PA 212 Demo Berantas Korupsi, Kenapa Ahok Dituntut Mundur, Ternyata Ini Alasannya

  • Whatsapp

ANALISNEWS, JAKARTA – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat sorotan tajam dari barisan Persaudaraan Alumni PA 212 yang dulu pernah melakukan demo berjilid-jilid hingga Ahok mendekam dibalik jeruji besi.

Seolah tak suka pada sosok Ahok yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, PA 212 menuntut Ahok mundur dari jabatannya dalam kurun waktu 1 bulan. Ya PA 212 mendesak Ahok turun tahta dalam aksi demo bertajuk bersih koruptor beberapa waktu lalu di Monas dan Istana Presiden.

PA 212 menuding Ahok terlibat 6-10 kasus korupsi tetapi Ahok dibiarkan lolos dari jeratan hukum dan malah menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina. Namun PA 212 tidak menunjukan bukti dan rincian dari kasus korupsi yang melibatkan Ahok.

Sebagaimana dilansirkan CNNIndonesia.com, Sabtu, 22 Februari 2019. Menaggapi tuntutan massa aksi PA 212, Menteri BUMN Erick Thohir langsung skakmat. Dia mengatakan bahwa tidak sembarangan menggantikan direksi ataupun komisaris perusahaan BUMN harus berdasarkan indikator kinerja utama.

“Saya tidak mau pergantian itu karena hal-hal personal, selama KPI-nya jalan, ” ucap Menteri BUMN tersebut, Sabtu (22/2/2020).

Ya, pernyataan Erick Thohir membuat PA 212 bungkam sebab pemilihan dan pemecatan Dirut Perusahaan BUMN bukan berdasarkan tekanan massa dan kemauan dari kelompok tertentu, melainkan berdasarkan aturan main yang ditetapkan berdasarkan UU.

Jika tuduhan terhadap Ahok itu benar adanya, PA 212 mestinya membawa bukti keterlibatan Ahok kepada KPK sehingga dapat diproses dan secara otomatis dapat dipecat dari Komisaris Utama, jika hanya beropini tanpa bukti dapat menimbulkan fitnah dan kegaduhan publik.

Sebelumnya, salah satu Orator Aksi 212 yang juga Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara, meminta Ahok dari mundur dari posisinya atas tudingan tersangkut kasus korupsi.

“Supaya Anda sadar, bahwa di samping kasus penistaan agama, sebetulnya Ahok itu punya sekitar 6-10 kasus korupsi lagi,” kata Marwan saat berorasi di Aksi 212, seperti dikutip dari media-media lokal.

Erick menilai aspirasi Marwan hal wajar, karena sebagai warga negara ia memiliki hak mengemukakan pendapat atas ketidakpuasan sebuah kebijakan.

“Saya rasa era di Indonesia adalah demokrasi, ketika ada sebagian kelompok mengemukakan pendapat bahwa ada ketidakpuasan itu ya normal saja,” imbuhnya.

Namun demikian, ia menginginkan direksi dan komisaris BUMN menjabat hingga akhir periode. Ia menegaskan tidak ingin gonta-ganti alias bongkar pasang direksi dan komisaris karena dalam membangun sebuah bisnis dibutuhkan kesinambungan.

“Apa yang dilakukan daripada komisaris dan direksi, saya tidak mau dikotomi komisaris dan direksi, di Pertamina tiga bulan terakhir saya rasa baik, ” katanya.

Ahok ditunjuk oleh Erick Thohir menjadi Komisaris Utama Pertamina pada November lalu. Tak hanya menduduki posisi Komisaris Utama, Ahok juga dipercaya sebagai Komisaris Independen Pertamina. Bagaimana pendapat Anda? (YN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *